FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Rencana pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Tamangapa yang modern dan terintegrasi terus digenjot. Termasuk pembagian manajemen pengelolaannya.
Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Makassar, Abd Rahman Bando mengatakan, ada dua opsi yang saat ini sedang digodok. Manajemen pengelolaannya akan dibagi sesuai tupoksi lembaga atau badan yang nantinya dibentuk.
"Tupoksi perusda sekarang ini adalah pemotongan hewan. Sedangkan pemerintah akan melahirkan UPTD pemotongan hewan. Jadi akan dipikirkan kelanjutan perusda itu," terangnya, Selasa, 30 Juni.
Rahman menyebut khusus pemotongan hewan, akan dikelola melalui unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Sedangkan, yang berkaitan dengan bisnis daging, ternak, maupun pemasaran masih akan dikaji antara perusda, perumda, atau perseroda. "DPRD juga sudah sepakat," ungkapnya.
Menurutnya, Perusahaan Daerah (PD) RPH yang selama ini dipercaya mengelola RPH Tamangapa memang mesti disegarkan. Pasalnya, bila masih menjadi PD RPH, ruang lingkup bisnisnya sempit. Sedangkan RPH Tamangapa nantinya akan dibuka beberapa jenis bisnis.
"Biarkan Bagian Hukum dan Ortala Pemkot Makassar untuk kaji dulu apa yang paling cocok nanti namanya. Yang jelas untuk pemotongan hewan itu akan dikelola UPTD," imbuhnya.
Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menyebut kehadiran RPH yang modern dan terintegrasi sangat penting. Selain dapat menghasilkan daging-daging yang higienis juga membuka ruang untuk mengembangkan ternak di Makassar.
"Pembubaran perusda itu bukan masalah utama. Masalah utama kita menghadirkan RPH yang berstandar dan higienis. Itu masalah pengelolaan. Siapa yang kelola masalah gampang itu," ucapnya.
