FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belakangan menuai polemik di masyarakat.
Mundurnya tiga organisasi masyarakat (ormas) besar seperti NU, Muhammadiyah, dan PGRI justru menambah deretan masalah dalam program tersebut.
Ketiga ormas menilai, bahwa program itu penuh dengan ketidakjelasan dan kejanggalan. Mulai dari kriteria peserta dan prosedur pelaksanaan yang terkesan tidak trasnparan.
Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berjanji bakal melakukan verifikasi ulang terhadap ormas yang lolos dalam POP. Evaluasi bakal mencakup seluruh aspek guna penyempurnaan program tersebut.
“Evaluasi akan berlangsung selama tiga hingga empat pekan ke depan. Kami akan recheck lagi, untuk memastikan setiap organisasi yang sudah diverifikasi, kredibel dengan integritas yang tinggi, dengan values yang baik,” kata Mendikbud, Nadiem Makarim, Jumat (31/7).
Nadiem juga memastikan, bakal menggandeng seluruh pemangku kepentingan untuk memberi masukan, termasuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam evaluasi POP tersebut. Hal ini guna menjaga POP dapat berjalan dengan efektif meski di tengah pandemi covid-19.
“Artinya, tak ada ormas yang benar-benar aman meski telah lolos POP. Di minggu terakhir evaluasi Kemendikbud akan memberikan pengumuman kembali terkait POP,” ujarnya.
Di sisi lain, Nadiem berharap kepada ormas yang sebelumnya menyatakan mundur seperti LP Ma’arif Nahdatul Ulama (NU), Majelis Dikdasmen Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk bersabar melihat hasil evaluasi ini.
