FAJAR.CO.ID, PANGKEP -- Dugaan intervensi yang dilakukan oknum pejabat dalam penanganan tender menjadi atensi Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid.
Dia menegaskan, pejabat tidak boleh terlibat dalam intervensi lelang terhadap kontraktor. "Ini tidak boleh dibiarkan. Olehnya itu, saya mengajak DPRD untuk bisa mengawasi ini dengan baik, DPRD juga tidak boleh main-main apalagi sampai terlibat dalam proyek tertentu," paparnya.
Bupati dua periode ini juga menekankan agar, DPRD Pangkep serius menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja OPD yang ada di lingkup Pemkab Pangkep.
"DPRR harus mengawasi pejabat-pajabat jangan sampai ada yang melakukan intervensi terlibat dalam proyek. Pejabat itu harus betul-betul jalankan tugasnya. Jangan terlibat dalam proyek apalagi sampai melakukan intervensi ke kontraktor," tambahnya.
Kepala Bagian Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Pangkep, Muh Amril mengatakan dugaan keterlibatan oknum dalam tender proyek terhadap kontraktor itu terjadi sebelum masuk proses lelang.
"Itu terdapat pada ranah proses sebelum tender diajukan ke bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)," jelasnya.
Hal itu dinilai kerap terjadi apabila ada oknum tertentu yang mengklaim paket tender sebelum dilakulan lelang. "Ini juga sebenarnya bisa dicek langsung ke OPD terkait. Adanya klaim oknum tertentu terhadap suatu paket pekerjaan yang ada di salah satu OPD," ujarnya, Jumat, 12 Februari. (fit/ham)
