FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 akan bergulir empat bulan lagi. Legislator kota Makassar mewanti-wanti sejak sekarang agar pemerintah menata sistem database dan jaringan pra PPDB.
Ketua Komisi D bidang Pendidikan DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir mengingatkan, kepada dinas terkait untuk tidak mengulangi persoalan rumit yang terjadi tahun lalu.
Misalnya, lanjut Wahab, terjadi banyak aduan masyarakat yang merasa tidak adil dengan sistem online yang disediakan pemerintah. "Sistem PPDB ini kita mau rapat khusus dengan dinas Pendidikan untuk mengantisipasi semua hal yang karut marut seperti tahun 2020 lalu," bebernya, Selasa (23/3/2021).
Termasuk persiapan aplikasi yang dikeluhkan Dinas Pendidikan. Wahab menyebut persoalan database dan jaringan merupakan hal urgent yang dipermasalahkan pada PPDB tahun lalu. "Jadi kita dukung, dan untuk aplikasi ini kita sarankan libatkan provider, boleh libatkan Telkom, karena ini lebih bagus," ujarnya.
"Kami tidak mau peristiwa yang sama terjadi. Bodoh lah kita kalau kemudian kita mengalami error yang sama. Supaya kita tidak masuk kategori orang bodoh yah jangan terulang," jelas Abdul Wahab.
Sebelumnya, Disdik Kota Makassar sempat membeberkan persoalan PPDB yang dianggap berpotensi kembali bermasalah di 2021 ini. Salah satu penyebabnya lantaran ada persoalan database yang tidak valid pada aplikasi Data Pokok Peserta Didik (Dapodik)
Data tersebut dianggap sangat penting utamanya untuk sistem zonasi, dimana data alamat mengacu pada sistem Dapodik.
