Contoh lainnya adalah drainase di pinggir jalan terkesan sekadar memperhitungkan buangan dari jalan. Padahal, masih ada buangan dari pemukiman dan kawasan sekitar ke drainase itu. Dikarenakan perhitungan tidak matang akhirnya meluap ke jalan.
Karena itu, ia yakin, Makassar bebas banjir sulit diwujudkan. "Meski sudah ada dua kolam retensi (Pampang dan Nipa-nipa), tetapi itu baru mereduksi 50 persen dari banjir dengan periode ulang 25 tahun," ungkapnya.
Ia berharap pengembang harus memahami daerahnya. Pembangunan deker pun harus memperhitungkan kondisi air yang akan melintas. Jangan terjadi penyempitan.
"Semua harus diperhitungkan dengan baik. Juga, banyaknya hambatan di drainase tersier, sekunder ataupun primer harus dibenahi. Agar buangan air ke sungai atau laut semakin lancar," paparnya.
Sinergitas antara pengelola drainase dan mengevaluasi kapasitas saluran sesuai denga luas daerah tangkapan hujan sangat dibutuhkan. Termasuk memperbanyak daerah retensi (resapan). Baik secara komunal maupun individual.
Karena itu, ia menilai perlu dipikirkan kembali tambahan kolam regulasi di hulu Sungai Tallo selain Waduk Pampang dan Nipa. Termasuk bagi pengembang. Pengembang juga perlu membuat kolam regulasi sesuai skalanya.
"Izin bangunan harus ketat. Perhatikan lokasi (sesuai tata ruang) dan elevasi banjir. Lalu kewajiban membuat kolam retensi komunal bila daerah terbangun sebelumnya merupakan daerah resapan atau retensi," sarannya.
Banjir Pettarani
Sementara itu, Project Manager Proyek Tol Layang Makassar, Didi Rustadi mengatakan, penyebab banjir di Jalan AP Pettarani dikarenakan kondisi saluran yang memang bermasalah.
