Plt Gubernur Kocok Ulang Pejabat, Elite Pilihan NA Masuk Radar Mutasi

Selasa, 11 Mei 2021 10:40

Plt Gubenrur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pejabat di Pemprov Sulsel akan bergeser. Termasuk mereka yang sebelumnya dipilih oleh NA.

SAAT masih aktif sebagai Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) memang mengendalikan komposisi pejabat. Termasuk mendatangkan pejabat dari Pemkab Bantaeng ke Kantor Gubernur Sulsel.

Saat ini, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menilai ada kebutuhan rekomposisi. Ia mulai menyiapkan rencana mutasi itu, khususnya bagi pejabat eselon II yang tak bekerja maksimal, akan tergeser.

Sudirman mengatakan masih ada waktu beberapa hari untuk mengevaluasi. Pihaknya tak ingin gegabah. Dia akan melihat beberapa item penilaian, yang berkaitan dengan kinerja pegawai.

Sudirman menyampaikan itu usai rapat bersama seluruh jajaran pejabat eselon II dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 10 Mei.

“Yang bekerja kencang tentu bagus. Yang tidak bekerja kencang, kita lihat lagi. Pasti sudah ada saya pikir-pikir, mana kencang kerjanya dan mana yang tidak,” bebernya.

Kendati begitu, dia masih memberi kesempatan bagi pejabat yang memang kinerjanya kurang. “Pokoknya kita evaluasi dulu. Jangan langsung main mutasi-mutasi. Kita kasi kesempatan beberapa waktu,” tambahnya.

Sejumlah nama saat ini memang berpeluang masuk dalam daftar mutasi Sudirman. Salah satunya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Rudy Djamaluddin yang berpotensi digeser jadi staf ahli, diganti oleh pejabat lain.

Evaluasi Inspektorat

Evaluasi Inspektorat juga menjadi bahan penilaian bagi Sudirman. Termasuk, dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Semestinya, tanggung jawab pimpinan tak boleh dilimpahkan kepada bawahan.

Plt Kepala Inspektorat Sulsel Sulkaf S Latief melihat eselon II yang terlalu takut mengambil keputusan. Selalu melibatkan Inspektorat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang aturannya sudah jelas. Akibatnya, merekalah yang seakan menjadi tamengnya.Dia mengatakan, tidak perlu semua kebijakan hingga rapat-rapat harus selalu melibatkan Inspektorat. Kebijakan pemerintahan, aturannya sudah jelas. Pimpinan pun tak boleh takut mengambil keputusan dan tanggung jawab.

Komentar

VIDEO TERKINI