FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tak ada lagi honorer pada 2023. Tahun ini, pemangkasan mulai berlaku.
Pemangkasan dilakukan bertahap. Skemanya 20: 20: 20. Artinya, pengurangan dilakukan 20 persen setiap tahapan. Kabar baiknya, sebagian besar akan lanjut ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jausi mengatakan honorer atau pekerja tidak tetap (PTT) alias non-ASN ini sudah banyak mengambil alih tugas ASN. Untuk itu, perlu pemberhentian secara bertahap.
Harapannya, peralihan dari honorer ke ASN bisa berjalan dengan baik. Selain itu, butuh kajian untuk mengidentifikasi apa-apa saja yang dikerjakan oleh mereka saat ini.
"Nah, dari situ kita melihat mana yang bisa atau tidak tergantikan. Seperti pramu utama yang ada di rumah jabatan. Pertanyaan, kalau pun harus ada, kita akan dorong outsourcing yang dikelola oleh PPPK. Hal-hal seperti inilah yang kita kaji saat ini," jelasnya, kemarin.
Pemprov juga bersyukur karena dari 9.493 usulan PPPK formasi guru, pemerintah pusat melalui Kemenpan RB menyetujui 8.371 guru. Artinya, ini telah mengurangi jumlah non-ASN alias honorer.
"Jadi seperti itu. Insyaallah, target kita akan rasionalisasi 20 persen dulu untuk tahun ini. Nanti lanjut lagi 2022, misalnya, semester pertama 20 persen lagi. Semester kedua sisanya. Sehingga kita sudah bisa menyelesaikan ini," terangnya.
Pihaknya akan tetap ada pembekalan bagi mereka yang non-ASN saat diberhentikan. Misalnya pemberian semacam softskill dan bantuan pembendaharaan agar mereka lebih bisa mandiri secara ekonomi. Hal ini yang akan menjadi bahan kajian tim.
