Noni mengawali karier dalam dunia perbankan memutuskan untuk terjun ke dunia politik karena berangkat dari keresahan. Keinginan ini mendorong Noni untuk learning by doing selama menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Selanjutnya Noni memberikan gambaran terkait ruang lingkup dan penerapan anggaran responsif gender.
“Anggaran responsif gender tidak hanya berbicara tentang perempuan saja, tetapi tentang keadilan dan penghapusan diskriminasi. OPD yang ada di pemerintah Kota Makassar harusnya mengerti apa yang menjadi pemaknaan ARG. OPD harusnya diberikan sosialisasi bukan hanya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makaassar”, ungkap Noni.
Prof. Nini memberikan gambaran terkait anggaran publik yang responsif gender dan konsep dari prespektif gender.
“Anggaran yang responsif gender adalah sebuah sistem yang terintegrasi. Kalau tidak ada perencanaan yang responsif gender, maka tidak ada implementasi program yang responsif gender. Ketika melihat kasus di Kota Makassar, begitu banyak kendala yang dialami dalam penerapan PPRG”, ungkap Prof. Nini
Diskusi dilanjutkan dengan pandangan Ibu Noni terkait peran serta anggota DPRD Kota Makassar dalam menghadirkan kebijakan responsif, misalnya Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) di Kota Makassar.
“Anggota legislatif bersepakat untuk menghadirkan peraturan daerah yang melindungi hak-hak masyarakat. Misalnya, Perda terkait Perlindungan Perempuan dan Anak. Sebagai pelaksana pihak OPD juga harusnya memberikan ruang kepada setiap elemen yang ada”, ungkap Ibu Noni dengan penuh harapan.
