Prof. Nini menambahkan tanggapan terhadap respon baik yang diberikan oleh Ibu Noni terkait dengan peluang kolaborasi kedepannya,
“Perumusan perencanaan yang responsif gender harus juga disesuaikan dengan kesesuaian anggaran publik. Kendalanya ditingkat pemerintahan yang regulasi hadir diawal bersifat kaku dan tertutup. Perda ini yang menjadi acuan kerjasama dan dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat”, ungkap Prof. Nini.
Pro Nini menawarkan pola kerjasama dalam menghadirkan anggaran publik yang responsif gender yakni peningkatan kapasitas anggota legislatif, OPD dan SKPD terkait konsep kesetaraan gender dan PUG. Serta, kerjasama dengan perguruan tinggi dan NGO dalam menghadirkan dan menganalisis data sebagai rujukan perencanan dan anggaran yang responsif gender. Namun, kendalanya masih banyak elemen pemerintah yang tertutup dan kurangnya sumberdaya dalam analisis data berbasis gender.
“Data adalah kunci dalam menetapkan planning in the feature. Data menjadi gambaran bagi kita untuk menetapkan Where we are. Data yang memfasilitasi OPD dan SKPD untuk menghadirkan anggaran yang responsif gender”, ungkap Prof. Nini.
Dialog Ruang Publik Edisi #2 juga memberikan ruang bagi Sahabat Publik untuk menyampaikan pendapat dan pandangan. Seperti Endang Sukarsih yang mengharapkan hadrinya komitmen dari pemerintah dalam penerapan PUG disemua sektor yang ada.
Luna Vidya menutup diskusi dengan kesimpulan dan terima kasih kepada setiap mitra yang bekerja sama. (rls)
