Dirinya menyinggung upaya pemkot yang berani membuka sektor kritikal sebesar 25% hingga 50%, namun sekolah tak kunjung dipikirkan.
Terpisah, Ketua PGRI Kota Makassar Suarman mendukung rekomendasi yang akan diajukan tersebut.
Menurutnya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) disebutnya belum begitu matang diterapkan. Pihaknya mendapatkan banyak keluhan utamanya dari kalangan masyarakat kurang mampu yang kesulitan mengikutkan anaknya sekolah tatap muka.
Lantaran mereka tak memiliki biaya untuk memiliki peranti dan kuota internet. Kalaupun memiliki keduanya beberapa daerah tidak didukung jaringan yang baik seperti di wilayah kepulauan.
"Jadi memang semestinya harus digelar bulan ini. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kenapa Pemkot tidak menggelar pra-PTM. Ini bisa dengan pertimbangan protokol yang ketat, jadi saya kira pemerintah sudah harus menata bagaimana proses PTM ini," ujarnya.
Terlebih Dinas Pendidikan sudah mengantongi data sekolah-sekolah yang layak dan tidak dari hasil verifikasi beberapa waktu lalu.
"Itu sudah bisa dijadikan acuan, bahwa sekolah A ini sudah bisa dan wajar. Walau cuma 30 menit nda masalah, karena beda itu daring dan luring. Dari sisi budi bekerti misalnya, itu susah dinilai kalau daring, indikatornya apa," imbuhnya. (selfi/fajar)
