FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menganggap, profesionalisme pejabat BUMN berpotensi akan rusak bila keseringan bertemu dengan DPR dalam sebuah rapat.
Dalam cuitannya di Twitter, Fahri khawatir, mental para pejabat di BUMN akan terpengaruh oleh politik. Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini, meminta, pertemuan BUMN dihentikan saja.
"Rapat @DPR_RI dengan BUMN selain gak ada dasar hukumnya juga lebih banyak mudaratnya. Sebaiknya dihentikan, cukup @KemenBUMN yg rapat sebagai kuasa pemegang saham. Rapat pemegang saham & pengawasan cukup di komisaris saja. Pertamina cukup rapat sama Ahok dkk. Gak usah ke DPR," cuit Fahri, dikutip Fajar.co.id, Selasa (15/2/2022).
"Direksi BUMN adalah pejabat bisnis bukan pejabat politik. Membiasakan mereka rapat di @DPR_RI membuat mereka bermental politik. Inilah akar dari rusaknya professionalism di BUMN. Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi rusak!," sambung dia.
Pertemuan itu, lanjut Fahri justru akan berdampak buruk pada pejabat BUMN, yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam pola pikir politisasi.
"Ini sebaiknya dihentikan, terlalu banyak efek buruknya bagi @DPR_RI dan terlebih lagi bagi BUMN. Mereka harus didorong bekerja murni sebagai profesional. Jangan terlalu banyak politik yg bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas. Politisasi BUMN ini sudah terbukti jelek," jelasnya. (ishak/fajar)
