Kemudian ia mempertanyakan proses penentuan akhir yang tidak melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Padahal dari awal itu sudah ditekankan.
“Tapi ternyata tidak dilibatkan SKPD (OPD). Mestinya Pak Siswanta (Kepala BKPSDM Makassar) selaku penanggungjawab di kepegawaian melibatkan SKPD terkait. Karena SKPD yang tahu ini. Yang mana rajin, yang mana malas,” jelasnya.
Bahkan kata dia, ada tenaga kontrak yang sudah bertahun-tahun bekerja dan termasuk tenaga kontrak yang berprestasi tapi tak jua lulus.
“Ada yang sudah K2. Bahkan ada yang berprestasi, tenaga kontrak yang mendapat penghargaan sebagai tenaga kontrak berprestasi tidak lulus. Ini saya tidak tahu apa indikatornya. Di Disdukcapil itu tenaga-tenaga yang bisa diandalkan bekerja disana itu juga tidak lulus,” sebut Anggota Komik A DPRD Makassar ini.
“Justru ada anak-anak yang malas lulus. Di SKPD juga begitu. Di kebersihan yang kecamatan juga begitu. Ini membuat kegaduhan. Karena anak-anak yang bekerja bertahun-tahun tiba-tiba putus. Padahal anak-anak tahu ini rajin malas,” imbuh Hamzah.
Diketahui, 12.000 laskar pelangi yang diterima termasuk 4.486 tenaga kebersihan dan keindahan. (selfi/fajar)
