FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Sosiolog Unhas, Sawedi Muhammad menanggapi pernyataan anggota DPRD Sulsel tentang perpanjangan izin PT Vale.
Menurutnya, pernyataan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulsel agar Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia tidak diperpanjang adalah statemen politis yang perlu diperhatikan secara serius.
"Statemen itu muncul karena dilatari oleh konflik yang terjadi terus menerus antara perusahaan dan warga setempat," katanya, Sabtu, 12 Maret 2022.
Selaku legislator provinsi, statemen Rahman Pina seharusnya menjadi bahan pertimbangan, baik bagi PT. Vale maupun bagi segenap stakeholder terkait untuk duduk bersama dengan kepala dingin agar dicapai solusi strategis yang menguntungkan semua pihak.
"Terutama buat manajemen PT Vale, pernyataan keras dari Rahman Pina perlu disimak dan dijadikan masukan agar tidak lagi terjadi di masa mendatang," bebernya.
Sawedi mengungkapkan, PT Vale harus memaksimalkan fungsi strategis Corporate Affairs yang selama ini tidak maksimal dalam melakukan engagement.
"Sebagai representasi perusahaan dalam menjamin government license dan social license to operate, Corporate Affairs harus mampu memgemban peran sebagai duta perusahaan dalam menjalin hubungan baik dengan stakeholder kunci baik di level lokal, provinsi dan nasional," urainya.
Sawedi menegaskan, ada beberapa rekomendasi berikut yang perlu dipertimbangkan.
Pertama, sangat urgen bagi PT Vale untuk meredesain strategi komunikasi dengan pemangku kepentingan. Pemetaan stakeholder perlu dilakukan agar pemahaman komprehensif tentang dinamika eksternal perusahaan dapat dipotret dengan komprehensif.
