FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat masih mengeluhkan terjadinya kesulitan akses dalam mendapatkan minyak goreng di pasar. Harga jualnya pun masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Mengenai hal ini, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama, meminta kepada pemerintah untuk segera mengatasi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, di tengah masyarakat yang telah berlarut-larut.
“Kelangkaan minyak goreng ini kan telah terjadi sejak akhir 2021 dan sampai hari ini belum juga teratasi. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengatasi persoalan ini. Jangan sampai terjadi pembiaran yang menyebabkan kelangkaan berkepanjangan,” terang dia kepada wartawan, Minggu (13/3).
Menurutnya, masalah ini terletak pada lambannya respons pemerintah dalam mengatasi kelangkaan tersebut, terutama pada sisi tata kelola yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di tengah-tengah masyarakat. “Perbaikan dan transparansi alur distribusi, ketersediaan stok dan harga harus dilakukan dengan segera,” ucapnya.
Masalah tata kelola minyak goreng terutama alur distribusinya ini sangat beralasan. “Kita melihat intervensi pemerintah dengan subsidi harga, penerapan HET dan operasi pasar belum berhasil mengatasi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng,” paparnya.
“Alasan yang lain adalah ditemukannya penimbunan minyak goreng dalam jumlah yang besar seperti yang terjadi di Sumatera Utara dan kebocoran minyak goreng yang dijual ke industri dan diekspor ke luar negeri karena harga pasar global lebih tinggi,” tambahnya.
