FAJAR.CO.ID, TORAJA UTARA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Toraja Utara masih mengumpulkan kekuatan untuk mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang.
Di lain sisi Pemkab Toraja Utara saat ini sibuk melobi beberapa dewan untuk mengurungkan niat mengajukan hak interpelasi tersebut
Ketua DPRD Toraja Utara, Nober Rante Siama mengatakan, sudah ada tiga fraksi yang sepakat mengusulkan hak interpelasi kepada Bupati. Diantaranya, fraksi Nasdem, PDIP dan fraksi Gerindra.
"Sebenarnya untuk mengusulkan kita sudah cukup karena sudah lebih dari satu fraksi. Tapi dalam voting syaratnya 15 plus 1. Nah, saya liat Pemkab sudah gencar melobi ini," katanya, Jumat, 25 Maret.
Hak interpelasi kata Nober diambil karena beberapa kebijakan Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang dianggap melabrak aturan dan mencederai masyarakat Toraja Utara.
Beberapa kebijakan diantaranya, pengangkatan pejabat lingkup SKPD, dan mutasi kepala sekolah dan guru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Imbasnya, Toraja Utara mendapat teguran dari Dinas Provinsi Sulsel, dan anggaran pendidikan juga black list.
"Seharusnya Pemda sadar mulai sekarang. Banyak kebijakan dipengaruhi like and dislike, jadinya seperti ini birokrasi kita. Kalau hak interpelasi ini tidak mempan, kita ajukan mosi tidak percaya," tegas Nober.
Sementara Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang, menanggapi dingin adanya usulan hak interpelasi dewan.
"Tidak usahlah saya berkomentar soal itu. Tanya saja dengan DPRD," ujarnya kepada FAJAR.
