FAJAR.CO.ID, TORAJA UTARA -- Kebijakan Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang dianggap menyalahi aturan. Ini membuat 3 fraksi DPRD Toraja Utara menggulirkan hak interpelasi terhadap kebijakan Bupati itu.
Beberapa kebijakan yang dinilai menyalahi aturan diantaranya, pengangkatan pejabat lingkup SKPD, dan mutasi kepala sekolah dan guru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Imbasnya, Toraja Utara mendapat teguran dari Dinas Provinsi Sulsel, dan anggaran pendidikan juga black list.
"Seharusnya Pemda sadar mulai sekarang. Banyak kebijakan dipengaruhi like and dislike, jadinya seperti ini birokrasi kita. Terpaksa kita ambil interpelasi untuk mengetahui penjelasan Bupati," jelas Ketua DPRD Torut, Nober Rante Siama, Rabu, 20 April.
Beberapa fraksi yang sepakat mengusulkan hak interpelasi kepada Bupati. Di antaranya, fraksi Nasdem, PDIP dan fraksi Gerindra. Sementara dua fraksi yang tidak mengusulkan hak interpelasi yakni, fraksi Golkar dan fraksi Demokrat, yang merupakan partai pengusung pasangan bupati dan wakil bupati Toraja Utara. Kemudian fraksi Hanura, dan fraksi gabungan belum memberikan tanggapan.
"Sebenarnya untuk mengusulkan kita sudah cukup karena sudah lebih dari satu fraksi. Sekarang sudah 3 fraksi, Tapi dalam voting nanti syaratnya 15 plus 1," ungkap Nober.
Menanggapi interpelasi tersebut, Wakil Bupati, Frederik Victor Palimbong mengutarakan, pihak Pemkab Toraja Utara sama sekali tidak mempermasalahkan interpelasi yang digulirkan. Menurutnya, DPRD hanya menjalankan tugas pengawasannya.
