Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Takdir menjelaskan kalau ads 9 OPD yang berkewajiban menyetor PAD.
Dari sembilan itu kata dia, sudah ada beberapa yang mencapai di atas 30 persen.
"Seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr La Palaloi," sebutnya.
Diakuinya untuk realisasi tertinggi ada pada Dinas Perikanan karena ada kenaikan tarif di TPI.
"Tapi memang yang paling berpengaruh itu di sektor PBB yang memang belum keluar. Bulan ini baru diedarkan SPPT nya, nah kalau ini masuk pasti capaian PAD kita bisa lebih tinggi lagi," jelasnya.
Diakuinya hingga saat ini ada OPD yang sama sekali belum memberikan surplus PAD sampai bulan April ini, yaitu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan.
Dimana kata Mantan Kadis Pendidikan Maros ini, total target yang diberikan sebesar Rp 7,7 miliar.
"Dari hasil evaluasi itu, paling rendah itu di Dinas Penanaman Modal yang masih nol. Itu tadi, karena kita masih terkendala regulasi yang masih dibahas yakni penghapusan Perda IMB menjadi Perda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Tapi nanti bulan Mei sudah ada pembayaran, karena sudah ada keputusan Empat Menteri yang membolehkan Perda IMB masih boleh digunakan,"jelasnya.
Sedangkan di OPD nya sendiri yakni Bapenda, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) per April 2022 baru mencapai 25,17 persen atau Rp41, 7 miliar dari target Rp165,7 miliar.
Sementara untuk Dinas Pertanian yang sudah 30 persen setara dengan Rp170 miliar dari Rp555 miliar targetnya.
