FAJAR.CO.ID, MAMUJU - Lemahnya realisasi serapan anggaran OPD (organisasi perangkat daerah) Pemprov Sulbar memasuki triwulan III, membuat Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik berang. Ia meminta seluruh Kepala (OPD) OPD lingkup Pemprov tidak lagi meninggalkan Sulbar.
Hal itu disampaikan Akmal usai melakukan rapat bersama sejumlah OPD di Ruang Pertemuan Rujab Gubernur Sulbar, Senin, 4 Juli 2022.
Ya, dalam pertemuan tersebut, beberapa Kepala OPD ternyata berada di luar daerah. Ia menekankan tidak ada lagi OPD yang keluar daerah tanpa izin dirinya.
"Silakan keluar, tapi ketika anda minta pertanggungjawaban sama saya, saya tidak akan berikan," ucapnya.
Akmal menambahkan bahwa dirinya telah memerintahkan pelaksana harian Sekretaris Daereh Provinsi Sulbar, Khaeruddin Anas untuk membuat surat edaran agar tidak ada lagi OPD berkegiatan di luar daerah tanpa izin Pj.Gubernur.
"Hari ini saya diperintahkan bikin surat edaran, supaya tidak ada lagi kepala OPD yang boleh meninggalkan Sulbar, tanpa seizin pak gubernur," kata Khaeruddin, Asisten II bidang Ekbang, yang kini merangkap Plh, karena Sekda Muhammad Idris sedang melaksanakan ibadah haji.
Khaeruddin Anas mengatakan, jika hal itu masih ditemukan, maka dirinya akan menindak tegas OPD, dengan tidak mencairkan biaya kebutuhan perjalanan.
"Kalau masih ada yang pergi, maka pak gubernur tidak akan membayar biaya perjalanan. Kami tadi meminta ke BPKPD untuk jangan dibayarkan ataupun tidak lagi boleh dicairkan, kecuali dia tanggung dan bayar sendiri," bebernya. (wir/fajar)
