Oleh: Ika Rini Puspita
(Ketua FLP Cabang Gowa)
Baru-baru publik dihebohkan di media sosial mengenai berita renovasi ruangan
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencapai Rp6 Miliar yang beralamat di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat atau kantor BRIN pusat. Proyek ini bakal dibiayai dari APBN dengan nilai pagu paket Rp6.109.000.000,00 dan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rp 6.063.492.327,00.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan (BKPUK) BRIN, Driszal Fryantoni membenarkan kabar tersebut. Dia mengatakan bahwa BRIN akan melakukan renovasi ruangan yang ada di lantai 2 Gedung BJ Habibie. Namun begitu, renovasi yang dilakukan untuk keseluruhan lantai 2. “Perlu saya informasikan, biaya Rp6,1 Miliar adalah biaya renovasi seluruh lantai 2 yang sebelumnya merupakan ruang kerja eks Kepala BPPT,” papar Driszal (Fajar.co.id, 18/7/2022).
Jadi, kabar di atas bukalah kabar burung. Bahkan sudah dibenarkan oleh Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan (BKPUK) BRIN. Sesuai judul tulisan ini, "Adilkah, Memperdagangkan Kekuasaan di Tengah Kesusahan Rakyat?" Sengaja penulis angkat karena perilaku pemegang kekuasaan/wakil rakyat kadang lupa diri. Sebenarnya mereka bekerja untuk rakyat atau untuk dirinya sendiri? Karena tindakan yang ditunjukkan dilapangan tidak demikian. Maka pantas saja, jika sebagian orang mempertanyakan kinerja dewan terhormat wakil rakyat.
Bahkan semboyan ini makin liar, wakil rakyat adalah wakil kita menikmati fasilitas-fasilitas mewah. Kemana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Bisa-bisanya di tengah rakyat yang kesusahan dari berbagai lini, teriakan buang-buang anggaran (uang) muncul dari pejabat yang katanya wakil rakyat. Tidak habis pikir, kemana hati nurani mereka.
