Apalagi, dalam aplikasi tersebut, akan dicantumkan sejumlah indikator kemiskinan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. "Tiap tahun angka kemiskinan kita menurun, tapi Pak Bupati berharap ada penurunan secara drastis hingga menyentuh persentase 8 sampai 7 persen angka kemiskinan kita," beber Irwan, Rabu (7/9/2022).
Oleh karena itu, acara Tudang Sipulung merupakan langkah awal untuk meminta saran indikator apa saja yang mesti ditambahkan di luar dari 12 indikator yang telah di tetapkan, Usai acara, pegawai Bappeda bersama aparat Pemerintah Desa melakukan verifikasi data kemiskinan yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Mereka turun langsung menemui masyarakat miskin, lalu menginput titik koordinat dan foto rumah ke dalam aplikasi. Sehingga, data KPM dalam satu desa bisa diketahui melalui aplikasi. Kemudian, mereka ditetapkan sebagai warga miskin berdasarkan indikator apa.
Dengan adanya satu data, dapat menjadi acuan Pemerintah Pusat, Pemprov Sulsel, Pemerintah Daerah, Perbankan, hingga BAZNAS untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Terlebih lagi, pengusulan warga miskin ke dalam DTKS kini berada di tangan Pemerintah Desa stelah dilakukan rapat Permusyawaratan Desa.
"Bukan lagi Dinas Sosial yang usulkan DTKS tapi Pemdes melalui rapat, sehingga Pemdes yang lebih tahu siapa yang layak dan tidak layak ditetapkan sebagai warga miskin, siapa yang berhak mendapat bantuan atau tidak," tambah Irwan.
Kepala Desa Baru, Sinjai Tengah, Muhlis mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Desa Baru sebagai lokus program ini. Hal ini sangat sejalan dengan visi misinya untuk menekan kemiskinan berbasis digital.
