FAJAR.CO.ID, SINJAI -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sinjai menjadi narasumber dalam kegiatan kolaborasi bersama untuk registrasi sosial ekonomi (Regsosek) BPS Sinjai. Dalam forum tersebut, ia membeberkan strategi Pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sinjai.
Irwan mengatakan, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sinjai, angka kemiskinan di bawah kendali Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa terus mengalami penurunan. Terbukti, pada tahun 2018 berada pada angka 9,28 persen. Lalu turun pada tahun 2019 pada posisi 9,14 persen. Kemudian, tahun 2020 kembali turun pada angka 9,00 persen. Sementara tahun 2021 berada di posisi 8,84 persen.
Meski demikian, Bupati Sinjai tetap meminta agar program pengentasan kemiskinan dievaluasi. Apalagi, anggaran yang digelontorkan sekitar Rp60 miliar. Anggaran ini cukup besar, untuk membantu masyarakat mengurangi pengeluarannya. Terutama di sektor kesehatan melalui pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan sektor pendidikan melalui program pemberian seragam gratis.
"Fokus pemerintah daerah adalah bagaimana mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat, anggaran yang dikeluarkan untuk mengurangi pengeluaran cukup besar setiap tahun," kata Irwan.
Oleh karena itu, kegiatan regsosek ini sangat membantu pemerintah daerah untuk menghasilkan data makro. Hal ini sejalan dengan inovasi yang dia lakukan yakni "Sibantuki" (Sinjai Bersatu dan Terintegrasi Tanggulangi Kemiskinan). Dimana data warga miskin akan diinput dalam satu aplikasi berdasarkan nama, alamat hingga foto rumah.
