Oleh karena itu, perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan perhutanan sosial bisa menyiapkan program yang bermuara dengan pengentasan kemiskinan. Tentu dengan berkolaborasi dengan sesama perangkat. Apalagi, komitmen ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
"Di dalam RPJMD sudah tertuang, jadi kita sudah punya cantolan untuk menyiapkan programnya, sisa bagaimana kita berkolaborasi agar anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan baik," tambah Irwan.
Selain Irwan Suaib, sejumlah narasumber juga dihadirkan dalam forum itu. Diantaranya, Direktorat SUPD 1, Ditjen Banda Kemendagri, Pokja PPS Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat PUPS, Ditjen PSKL Kementerian LHK, Kepala KPH Tangka. (sir)
