Tiga, soal menjaga Anies Baswedan agar tidak terjegal sebagai calon presiden. Dalam pertemuan terakhir di rumah dinasnya, saya sampaikan ke Prof. Mahfud, bahwa saya dengan seorang sahabat di Yogyakarta sudah sepakat mendukung Anies Baswedan.
Respon Prof. Mahfud, “Bagus, saya dukung. Pastikan Anies jadi capres ya. Supaya demokrasi kita makin sehat”.
Lalu saya juga sampaikan bahwa INTEGRITY sedang menguji, saat itu PERPPU Ciptaker, di MK. INTEGRITY menjadi kuasa hukum belasan serikat buruh. Tentu dengan bijak Menkopolhukam mengatakan, “Silakan. Hak konstitusional itu saya hormati”.
Sebelum pulang Prof. Mahfud menyampaikan, apakah saya dan teman-teman tidak mempertimbangkan tokoh lain sebagai capres. Beliau sebutlah satu nama, saya bilang, “Menarik”. “Orangnya fair”. Lanjut Prof. Mahfud.
Bagi saya, kalau sang tokoh fair itu menjadikan Prof. Mahfud cawapresnya, kontestasi akan lebih menarik. Sayangnya Prof. Mahfud punya arus dukungan kuat di masyarakat bawah, tapi tidak terlalu menarik pada level atas partai politik.
Satu lagi, saya tidak yakin Prof. Mahfud punya dana. Saya bisa jadi salah. Salah satu syarat menjadi paslon pilpres adalah logistik, bukan miliaran, tapi triliunan rupiah.
Ketika sang tokoh yang didukung Prof. Mahfud menyatakan tidak memilih seorang pimpinan sebagai cawapres, tapi masih membutuhkan parpolnya sebagai rekan koalisi, sang ketum menyebut angka Rp 5 (lima) triliun sebagai harga jual partainya.
Pilpres kita masih transaksional. Salah-salah kita terjebak bukan pada presiden pilihan rakyat, tapi presiden pilihan uang. Karena itulah, kita harus memperjuangkan sendiri daulat rakyat (demokrasi) melawan daulat duit (duitokrasi).
