FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan segera digelar tanggal 14 Februari. Kali ini Pemilu diharapkan berlangsung dengan demokratis, jujur, adil, dan tentu saja damai. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, penyelenggara, peserta, media, hingga masyarakat pada umumnya.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Nezar Patria, menilai salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah isu disinformasi, malinformasi, dan misinformasi yang dapat menimbulkan kegaduhan, kebingungan, dan konflik di tengah masyarakat. Meski demikian, Nezar menyebut, jumlah isu disinformasi, malinformasi, dan misinformasi tersebut jauh lebih berkurang dibanding Pemilu 2019 dan Pemilukada 2017.
"Pada pemilu kali ini, jumlah disinformasi, malinformasi, dan misinformasi terkait Pemilu 2024 jauh lebih berkurang dibandingkan dengan dua Pemilu sebelumnya. Hal ini dapat dirasakan di media sosial, instant messenger, dan grup WhatsApp. Semoga hal ini dapat dipertahankan dan ditekan hingga Pemilu berakhir," ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Dewasa Berdemokrasi pada Pemilu 2024', Senin (29/1).
Wamen juga mencermati adanya penurunan politik identitas yang kerap menjadi wacana dominan selama dua penyelenggaraan pemilu. Ia mengapresiasi masyarakat yang semakin dewasa dengan pengalaman dua kali Pemilu sebelumnya nyaris membelah bangsa.
“Kita bersyukur kali ini, kelihatannya politik identitas tidak lagi wacana dominan dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Perbedaan pertama tidak mengeksploitasi politik identitas. Tapi isu yang lebih ditampilkan lebih ke black campaignmenggunakan berbagai macam medium,” tutur Nezar.
