FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Reynhard Silitonga, menegaskan nilai akuntabilitas menjadi poin yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Hal ini disampaikan Reynhard dalam Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan (Rakernis) Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Selasa (27/2) pagi. Melalui akuntabilitas, sambungnya, seluruh pegawai di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) sebagai bagian pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan setiap aktivitas/program kerja serta output dan outcome atas kinerja kepada masyarakat.
“Bapak dan Ibu harus memahami siklus proses dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP, mulai dari perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi kinerja. Ini semua berkesinambungan dan juga berdampak bagi aspek kinerja kita secara keseluruhan. Dengan dilaksanakannya SAKIP secara tepat dan bersinergi, niscaya peningkatan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan dapat tercapai,” ungkap Reynhard.
Adapun Rakernis Pemasyarakatan pada tahun 2024 ini mengangkat tema “Pemasyarakatan Pasti Berdampak” serta dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama Ditjenpas, Kepala Kanwil Kemenkumham, PK Ahli Utama, Kepala Divisi Pemasyarakatan, maupun Kepala UPT Pemasyarakatan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Rakernis ini diharapkan menjadi wadah untuk saling bertukar pikiran dan berdiskusi untuk memberikan kinerja terbaik Pemasyarakatan sehingga kualitas Pemasyarakatan makin meningkat dan memberikan dampak baik bagi masyarakat.
