“Kita menyadari tantangan dalam mencapai good governance tentu akan selalu ada. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP dan penerapan Manajemen Risiko menjadi penting. SPIP dan Manajemen Risiko diharapkan mampu menjadi jembatan untuk mengatasi hambatan dalam mencapai misi organisasi. Ditjenpas terus berupaya untuk menyosialisasikan semangat anti korupsi dan penilaian indeks kepatuhan pelayanan publik. Hal ini juga berkaitan erat dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang dicanangkan pada satuan kerja Pemasyarakatan,” jelasnya lebih lanjut.
Perlu diketahui, selama tahun 2023, sebanyak 50 satuan kerja Pemasyarakatan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Reynhard menyampaikan apresiasi dan berharap seluruh predikat tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Ia juga berpesan kepada seluruh Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk terus memastikan target kinerja, pengelolaan keuangan, serta kualitas pelayanan di UPT Pemasyarakatan dapat dilaksanakan sesuai target dan tepat waktu. Hal ini dikarenakan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang akan sangat berpengaruh pada kualitas layanan kepada masyarakat serta penilaian kinerja sepanjang tahun berjalan.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran pemasyarakatan telah menjaga netralitas serta keamanan dan ketertiban berkaitan dengan adanya Pesta Demokrasi pada Tahun 2024. Kami juga mengapresiasi kepada jajaran satuan kerja Pemasyarakatan yang mendapatkan alokasi pembangunan dalam mendukung penyerapan anggaran yang tentunya juga akan mendukung nilai realisasi dan capaian kinerja Pemasyarakatan. Saya bangga dengan para Kadiv yang bekerja dengan saya, para Kepala UPT yang selama ini mampu membuktikan dengan kinerja. Kebanggaan saya jangan disia-siakan. Pemasyarakatan ini adalah rumah kita. Mari kita jaga agar makin maju. Saya yakin bahwa bapak ibu akan sukses membawa pemasyarakatan ini di tahun 2024 akan semakin baik,” tutup Reynhard.
