Oleh : H. Irwan. ST
Data kemiskinan merupakan salah satu komoditas politik yang paling laku dikalangan politisi, terutama menjelang pemilu atau Pilkada.
Data-data resmi yang biasanya dikeluarkan oleh BPS sebagai lembaga paling otoritatif dalam mengeluarkan data statistik pusat dan daerah, disajikan dengan sedikit bumbu retorika sehingga sesuai dengan target politis.
Seperti yang terbaru, pernyataan seorang poltisi, yang menggunakan data BPS tahun 2023 tentang angka kemiskinan Sulsel dan meyakinkan audiensnya bahwa kemiskinan sulsel meningkat dari tahun 2022 sebesar 8,63%, naik menjadi 8,70% pada tahun 2023.
Berdasarkan angka statistik tersebut, beliau mencoba meyakinkan masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi Sulsel tidak mengurangi angka kemiskinan.
Betulkah demikian? Atau ini hanya penyesatan informasi publik alias politik data? Mari kita cek fakta-faktanya.
Pertama, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir (berdasarkan data website BPS dari tahun 2000-2023) angka kemiskinan terus menurun. Dari angka 15,9% pada tahun 2000 menjadi 8,70% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi berkontribusi langsung pada penurunan angka kemiskinan secara konsisten.
Kedua, angka kemiskinan terendah Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, bahkan mungkin sepanjang sejarah Sulsel, berhasil dicapai pada tahun 2022 (8,63%) yaitu di era kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Padahal masa-masa ini adalah periode paling sulit dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan global akibat wabah Covid-19. Tetapi Sulsel justru berhasil menurunkan angka kemiskinan dan kontras dengan daerah lain yang malah naik.
