"Belanja daerah diarahkan untuk percepatan transformasi ekonomi dalam jangka pendek seperti melalui penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi," kata Firmanza DP.
Sementara jangka menengah, lanjut Firmanza, diarahkan penguatan reformasi struktural melalui pengawasan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan kelembagaan regulasi.
“Selain itu, pada sisi lain, juga harus mendorong kebijakan subsidi dan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data perbaikan, mekanisme penyaluran dan sinergi program,” katanya.
Firmanza juga menuturkan, bahwa tema RKP 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Hal ini, kata Firmanza, diwujudkan melalui arah prioritas kebijakan pembangunan yang meliputi sumber daya manusia berkualitas, serta melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan, penguatan karakter dan jati diri bangsa.
"Untuk mewujudkan tema tersebut, pemerintah menetapkan 5 agenda pembangunan. Mulai dari transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi data kelola, supremasi hukum stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekonomi," jelasnya.
Hal itu juga, tambah Firmanza, selaras dengan tema pembangunan Kota Palopo tahun 2025, yaitu “Peningkatan Ekonomi Daerah, Berdaya Saing dan Kerkelanjutan”.
Kebijakan umum APBD Tahun anggaran 2025, merupakan langkah awal dalam menentukan kebijakan keuangan daerah yang perlu diambil dalam menghadapi perubahan asumsi-asumsi ekonomi makro pada rancangan PPAS tahun anggaran 2025.
