Lebih lanjut Menkum menambahkan bahwa hasil audit dan rekomendasi BPK RI akan menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami selalu berupaya menjadikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK sebagai sarana evaluasi bagi perbaikan dan peningkatan kinerja, layanan, serta pengelolaan keuangan dan BMN,” ucap Supratman.
Sementara itu, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Negara 1, Nyoman Adhi Suryadnyana, berujar bahwa Kemenkumham adalah salah satu kementerian yang ideal dalam pengelolaan anggaran. Pengelolaan keuangan yang baik berdampak pada pengelolaan organisasi Kemenkumham secara menyeluruh.
“Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang ideal pengelolaan anggarannya. Pengelolaan keuangan meliputi seluruh kegiatan teknis maupun non teknis. Sehingga perlu komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara,” tutur Nyoman.
Tim Pemeriksa BPK RI sebelumnya telah melaksanakan pemeriksaan interim yang merupakan pemeriksaan awal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2024. Selanjutnya akan melakukan pemeriksaan keuangan lanjutan hingga bulan Mei 2025.
Kegiatan Entry Meeting ini dihadiri oleh pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Tim Pemeriksa BPK RI, dan sejumlah Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dan Kemenimipas, beserta Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang hadir secara virtual.
Turut hadir secara virtual dari Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Babel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Harun Sulianto), Kakanwil Ditjen Imigrasi (Qriz Pratama), Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan (Haryoto), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel (Rahmat Feri Pontoh), Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kanwil Ditjen Imigrasi (Erwin Hariyadi), Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum (N.A. Triandini Oscar), serta para pengelola keuangan di Kanwil Kemenkum, Kanwil Ditjen Imigrasi, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan dan Kantor Perwakilan HAM Bangka Belitung. (*)
