FAJAR.CO.ID, MAROS — Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Maros hingga kini belum berjalan optimal.
Pasalnya dari 80 Bumdes yang ada, baru 30 di antaranya yang telah memiliki badan hukum.
"Belum optimal, sudah ada 38 Bumdes yang terverifikasi namanya dan masih butuh pendampingan yang sebagian besar bermasalah di kepengurusan yang tidak aktif," jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Maros, Idrus.
Bumdes yang belum berbadan hukum kata dia, masih dalam tahap pengurusan di Kementerian Hukum dan HAM.
"Kementerian Desa membuka Helpdesk untuk mempercepat proses badan hukum dan membantu seluruh Bumdes dalam pengurusan legalitasnya," jelasnya.
Dia menambahkan kalau saat ini ada 10 Bumdes yang sedang memperbaiki dokumen-dokumen yang diperlukan. (rin)
