FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintahan Donald Trump membekukan Rp37 triliun dana hibah untuk universitas Harvard
Keputusan ini diambil setelah pihak kampus menolak memenuhi tuntutan pembatasan terhadap aksi pro-Palestina di lingkungan universitas.
Namun, Harvard dengan tetap teguh mempertahankan komitmen utama yang akan diupayakan universitas sebagai berikut:
- Mengembangkan budaya keterbukaan intelektual.
- Menghormati hak kebebasan berbicara dan protes yang tertib.
- Memelihara komunitas yang inklusif dan menghargai perbedaan.
Harvard menegaskan bahwa perubahan ini tidak akan dicapai melalui tindakan otoriter yang melampirkan hukum untuk mengontrol pengajaran dan pembelajaran, atau melaksanakan secara operasional universitas.
"Tidak ada pemerintah siapa pun partai yang berkuasa yang seharusnya menentukan apa yang boleh diajarkan oleh universitas swasta, siapa yang boleh mereka terima dan pekerjakan, serta bidang studi dan penelitian apa yang boleh mereka jalani," Kara Alan M. Garber, President of Harvard University, dikutip Rabu, (16/3/2025).
Alan M. Garber, juga menyampaikan hasil analisanya terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah.
"Ini menunjukkan dengan jelas bahwa niatnya bukan untuk bekerja sama dengan kami dalam menangani antisemitisme secara kooperatif dan konstruktif," jelas Alan M. Garber.
Disisi lain , pemerintah federal Amerika Serikat mengajukan serangkaian tuntunan kepada Universitas Harvard, disertai dengan peringatan.
Peringatan yang disampaikan bahwa, kelanjutan hubungan finansial antara keduanya bergantung pada kepatuhan Harvard tehadap tuntutan tersebut.
Tindakan ini diambil setelah Harvard menyatakan dukungannya secara terbuka tehadap Palestina.
