FAJAR.CO.ID,MAKASSAR-- Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, mengisyaratkan akan terjadi penundaan pelantikan kepala daerah di wilayahnya. Termasuk Kota Makassar yang telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih akan dijabat oleh Pelaksana Harian untuk mengisi jabatan yang kosong.
Sebelumnya, beredar kabar pelantikan kepala daerah di Sulsel akan dilaksanakan pada 17 Februari mendatang, namun, hingga kini belum ada Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal pelantikan kepala daerah yang diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo menyatakan tidak ada alasan kuat pelantikan untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terus ditunda. Sebab, menurut Rudi, proses Pilkada di Makassar tidak menimbulkan sengketa.
"Pertama tidak ada sengketa. Kedua, Makassar sudah lama dipimpin Pj. Rakyat sudah merindukan pemimpin yang dipilih rakyatnya," ucap Rudianto di ruang kerjanya, Senin (8/2/2021).
Merespon pernyataan Gubernur Sulsel terkait kemungkinan molornya pelantikan kepala daerah hingga Juni 2021 mendatang, Rudianto berharap gubernur tidak membuat kesan yang bisa memicu kecurigaan di masyarakat, khususnya di Kota Makassar.
"Harusnya gubernur mendorong agar Makassar segera dilantik karena sudah lama kosong. Kalau gubernur berlama-lama, menunda-nunda, saya takutnya warga Makassar marah sama gubernur," bebernya.
"Bayangkan saja semua kontestan Pilwali sudah mengucapkan selamat (kepada Wali Kota terpilih) hari itu juga, di hari pemilihan. Kalau gubernur dengan ucapannya terkesan menunda, nanti warga makassar bertanya-tanya ada apa ini," sambung Rudianto.
