FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir menyimpan ketakutan terkait dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Sekolah.
Menurut dia, penghapusan ujian nasional bisa saja menciptakan ruang praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Karena ini menyangkut integritas dan dedikasi orang. Ada potensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kita berharap (Pemerintah) betul-betul bisa bekerja baik. Kita berharap tidak ada masalah," ujarnya di Gedung DPRD Kota Makassar, Selasa (9/2/2021).
Lebih lanjut, kata legislator fraksi Partai Golkar itu, nantinya pihaknya akan melakukan pengawasan ketat.
"Monitoring evaluasi (Monev) juga akan dilakukan. Tujuannya, untuk mengetahui bagaimana progres dan ada Perwali yang memuat itu, sehingga guru tidak sewenang-wenang dalam menentukan kelulusan orang. Kita khawatirnya ada persoalan perasaan, tidak menimbulkan penilaian yang objektif," paparnya.
"KKN itu krusial, kita akan lakukan pengawasan makanya kita adakan posko khusus pengaduan, komisi D siap," pungkasnya.
Berbeda dengan Wahab, dalam Live Virtual Fajar.co.id meyoal polemik tanpa ujian nasional, Pengamat Pendidikan, Abdullah Samand menilai kebijakan tersebut sudah sangat tepat.
Menurut dia, nantinya nilai yang diberikan oleh guru sudah berdasarkan tingkat penguasaan materi yang diberikan dengan kurikulum berstandar nasional.
"Daripada beberapa tahun yang lalu kelulusan ditentukan oleh hasil nilai ujian nasional, ini menurut saya tidak fair," ujarnya.
