Ditambahkan, pagelaran Pilkada serentak 2024 juga akan menggerakkan perekonminan daerah untuk memilih pasangan gubernur-wakil gubernur di 34 propinsi dan pasangan bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota di 514 kabupaten/kota.
Nurdin Halid memperkirakan, perputaran uang saat Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mencapai sekitar Rp 200 triliun. Dana APBN saja untuk biaya pnyelenggaaan Pimilu dan Pilkada serentak 2024 mencapai Rp 102 triliun, yaitu Rp 76 triliun untuk Pileg dan Pilpres serta Rp 26 triliun untuk Pilkada.
Caleg DPR RI dan DPD yang akan berkontestasi pada Pileg sekitar 10.000 orang. Caleg DPRD I dan DPRD II berjumlah sekitar 30.000 orang. Cagub-cawagub, cabub-cawabup, dan cawalkot sekitar 3.500 orang. Itu di luar tim sukses masing-masing calon. Artinya, aktivitas belanja barang dan jasa para calon wakil rakyat, calon presiden, dan calon DPD akan sangat besar.
“Hal itu akan menghidupkan kegiatan produksi, distrubusi, dan konsumsi masyarakat seperti sembako, hand saniter, masker, kaos, poster, baliho, belanja iklan. UMKM-UMKM akan hidup, baik terkait manufaktur, kuliner, transportasi, dan lain-lain,” ujar Nurdin Halid.
Jadi, menurut Nurdin, perekonomian nasional maupun para investor tidak banyak terpengaruh oleh faktor dometik, seperti Pemilu dan Pilkada. Sebaliknya, ia melihat perekonomian nasional dan sikap investor akan sangat dipengaruhi dinamika ekonomi dan geopolitik global.
Investor, kata Nurdin, memang menunggu pemimpin baru hasil Pemilu dan Pilkada, tetapi bisnis akan tetap berjalan seperti biasa karena investor juga tidak mau bisnisnya terhenti.
