FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Serapan anggaran Pemerintah Kota Makassar di triwulan I hingga saat ini masih minim, tercatat sebesar lima persen.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Dakhlan mengatakan minimnya serapan anggaran karena proyek fisik belum jalan.
“Proyek fisik kan belum ada. Kalau terkait pelaksanaannya, di ULP (Unit Layanan Pengaduan),” ujarnya, Selasa, (5/4/2022).
Padahal target serapan per triwulan kata Dakhlan sebesar 20 persen. Sementara untuk pendapatan, dia mengklaim telah mencapai 14 persen.
Dalam APBD 2022, target pendapatan sebesar Rp4,2 Triliun. Sementara untuk belanja sebesar Rp4,9 Triliun. Rinciannya, belanja operasi sebesar Rp3,4 Triliun, belanja modal Rp1,4 Triliun dan belanja tak terduga Rp1 Miliar.
Dakhlan menyebut, serapan anggaran 5 persen di triwulan I merupakan hal yang wajar.
“Memang di awal tahun itu agak susah. Meskipun sudah bisa jalan, tapi di awal tahun memang hampir setiap tahun modelnya seperti ini. Tapi tahun ini memang agak rendah,” jelasnya.
Dilansir dari laman layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Makassar, sebanyak 13 paket yang telah masuk tahap tender.
Diantaranya, belanja makanan dan minuman rapat Rp268,9 juta. Medical check up I Rp500 juta, check up II Rp500 juta.
Kemudian Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Pengadaan Meubelair Kantor Kejaksaan Negeri Makassar Tender Ulang Rp4,6 miliar dan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp386 juta.
Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp632,1 juta dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp296,5 juta.
