FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Usul Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengenai jalur kereta api layang akan disusul ke pusat.
Kepala Balai Perkeretapian Wilayah Sulawesi Selatan Andi Amannya Gappa mengatakan, usulan dari Pemkot Makassar harus diputuskan di level elit.
Apalagi ini akan berdampak pada pembengkakan biaya dari rencana awal.
"Tadi juga sempat mengemuka terkait kebutuhan anggarannya. Jadi skemanya bisa jadi pihak ketiga atau ada keinginan dari wali kota berbicara dengan pak menteri," bebernya.
Pihaknya khawatir, pendekatan tersebut bakal menyulitkan sisi pembangunan di Kota Makassar.
Masalahnya bukan pada penentuan lokasi kata Amanna Gappa, melainkan pada konstruksinya.
"Dan kami dari balai, kami sebagai pelaksana. Kebijakan sepenuhnya ada di kantor pusat," ujarnya.
Terkait progres KA Barru-Maros akan diresmikan pada Oktober mendatang
Sebelumnya, Danny mengusul, pembangunan kereta api dibangun dengan pendekatan konstruksi elevated atau melayang, sehingga tak lagi butuh pembebasan lahan.
Pertimbangan lainnya, jika dilakukan secara elevated lahan yang dibutuhkan sisa 10 meter. Sementara jika tetep dengan konsep awal, masih butuh lahan sekira 50 meter.
Akan tetapi pembangunan jalur kereta api sepanjang 50 meter tersebut akan bertindisan dengan jalur arteri. Artinya, akan berbenturan dengan tata ruang kota.
"Salah satu opsinya pemerintah kota yang menyiapkan jalan jalur dan lahan 10 meternya," tegas Danny.
Dengan konsep tersebut, otomatis membutuhkan anggaran lebih besar.
"Pasti (besar) tetapi manfaatnya juga lebih besar. Kalau di landed itu banyak juga persoalannya yang tidak terukur. Lebih besar daripada harga konstruksinya," tuturnya.
