FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — 17 Kantor Kelurahan di Makassar, Sulawesi Selatan bermasalah. Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman mengatakan, 17 kantor lurah tersebut ada yang rusak berat, sementara digugat lahannya, hingga kalah gugatan, bahkan ada yang tidak memiliki kantor sama sekali.
“Bermasalah maksudnya ada yang rusak berat, ada yang sementara digugat, ada yang kalah dalam gugatan, ada yang memang tidak punya kantor sama sekali,” ucap Helmy, sapaannya, Kamis (4/8/2022).
Akibatnya, sebagian pelayanan dipindahkan di kontainer misalnya di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini.
Meski 17 kantor yang terdata tengah bermasalah, Pemkot Makassar baru memastikan penganggaran satu kantor kelurahan di APBD Perubahan 2022 yakni Kantor Lurah Maricaya Kecamatan Makassar.
Sementara di APBD Pokok 2023 rencananya akan dianggarkan 13 Kantor Kelurahan.
“Kita doakan saja segera lancar di pembahasan, mudah-mudahan di 2023 tidak ada hambatan, selesai. Kita prioritaskan itu sesuai dengan visi misi wali kota menjadikan kantor lurah sebagai kelas dunia itu sudah menjadi kewajiban untuk dituntaskan,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar Zuhaelsi Zubir mengatakan, meski pembangunan kantor tersebut dirasa mendesak, yang menjadi kendala adalah lahannya.
Karena soal lahan diserahkan ke masing-masing kelurahan, Dinas PU hanya mengurusi pengerjaan fisiknya.
“Kami hanya membangun, urusan lahannya diberikan masing-masing kelurahan,” tutur Helzi-sapaannya.
Anggaran yang disiapkan sekitar Rp2-3 Miliar per satu kantor kelurahan mulai dari perencanaan. (selfi/fajar)
