Selain pemaparan materi dari Kabid Zinfokim Kemenkumham Sulbar, pada sosialisasi ini dihadirkan juga narasumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamasa yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perluasan Kesempatan Kerja dan Hubungan Internasional, Daud.
Ia memberikan penjelasan mengenai Pekerja Migran Indonesia dan tata cara untuk bekerja di luar negeri secara resmi serta persyaratan dalam melakukan permohonan rekomendasi untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan Paspor.
“Perlu diketahui, sebelum melakukan permohonan Paspor maka harus ada surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja terlebih dahulu dan yang paling penting bahwa harus memiliki kontrak kerja agar bisa mendapatkan surat rekomendasi tersebut,” ujar Daud.
Ia menambahkan bahwa ada beberapa risiko yang akan didapatkan oleh Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara non prosedural diantaranya dibatasi hak dan kewajibannya selama bekerja, tidak mendapat perlindungan dan keamanan dari Pemerintah, rentan diperlakukan secara tidak manusiawi, mendapatkan gaji yang rendah bahkan tidak dibayarkan karena tidak memiliki kekuatan hukum, tidak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja atau asuransi jika mengalami kecelakaan kerja, sakit dan kematian, menjadi korban tindak pidana perdagangan orang serta rentan untuk ditangkap dan dipenjara oleh penegak hukum setempat.
Pelaksanaan sosialisasi keimigrasian yang diselenggarakan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamasa merupakan bentuk sinergitas dan koordinasi sebagai salah satu upaya dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat sehingga masyarakat yang hadir dapat berperan aktif dan berupaya mencegah masyarakat di sekitar Desa atau Kelurahannya agar tidak bekerja di luar negeri secara non prosedural. (*/fnn)
