Dengan begitu, tambah Nurdin. Maka Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan tidak lagi menyalurkan bantuan kepada kelompok tani dan Kelompok nelayan yang tidak berbadan hukum.
“Program DUMISAKE Pemprov Jambi berupa bantuan modal usaha kepada UMKM di Provinsi Jambi, saya apresiasi. Tetapi, harapan saya ke depan perlu dipikirkan, agar UMKM-UMKM yang mendapat bantuan modal usaha itu diperkuat dalam wadah koperasi, sehingga usaha mereka berkembang dan berkelanjutan serta bisa dimonitor karena berbentuk badan usaha bersama," tandasnya.
Dikatakan Nurdin, pihak ketiga dalam model koperasi penthahelix adalah PLUT + BUMD-BUMDes. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang dibentuk Pemerintah dan dikembangkan oleh Pemprov dan Pemda sangat positif sebagai upaya menyatukan sumber daya daerah dengan maksud untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Namun, diakuinya. Kinerja PLUT tidak akan maksimal karena ada jarak yang jauh antara PLUT dengan mayoritas UMKM.
"Sebut saja, bagaimana petani, nelayan, pengrajin, penenun yang tersebar di seluruh Jambi bisa mengakses berbagai jasa layanan PLUT? Di situlah, lagi-lagi, pengurus koperasi dibantu Dekopinwil/da yang bisa membawa ribuan anggota koperasi kepada layanan PLUT," imbuhnya.
Masuk dalam kelompok atau pihak ketiga dalam model pentahelix ialah BUMN-BUMD-BUMDes. Dalam hal ini, koperasi bersama Dekopinwil/da bisa membantu para anggota koperasi memperoleh akses permodalan dari Bank untuk Dana KUR atau Dana Bergulir LPDB, atau Dana Desa.
"Khusus Dana Desa yang dikelola BUMDes, saya berharap para bupati/walikota berani mengubah badan hukum BUMDes menjadi koperasi. Sebab, jika BUMDes berbadan hukum koperasi, maka BUMdes menjadi milik seluruh warga desa," ucapnya.
