Fajar.co.id, Makassar -- Tim Perancang Peraturan Perundangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) menggelar rapat harmonisasi sebanyak 3 (tiga) rancangan peraturan bupati (ranperbup) Kab Toraja Utara, bertempat di Aula Kanwil pada Jumat (19/05).
Perancang Muda Kanwil Syarif dalam membacakan amanah Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak mengatakan ranperda ini merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) No 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Syarif berharap agar ranperda tersebut secepatnya diundangkan pada tahun ini karena pelaksanaannya diberlakukan pada tahun 2023.
Terkait pelaksanaan harmonisasi ini, Syarif katakan tim perancang kanwil nantinya akan mengurai secara substansial dan teknis terhadap isi ranperda ini. Selanjutnya, tim perancang kanwil akan memberikan masukan-masukan pada ranperda ini. “Hal ini sejalan dengan UU No 13/2022 Perubahan Kedua atas UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Melalui harmonisasi ini, akan dilakukan juga sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.” jelas Syarif.
Sementara itu, Tim Pemrakarsa dari jajaran Sekretariat Daerah (Setda) Kab Toraja Utara yang terdiri dari Semuel Sempe Rompon (Asisten III Setda Toraja Utara), Yermia T Marewa (Asisten I Setda Toraja Utara), dr Lina R (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Toraja Utara), Marten Manurun (Kepala Dinas Perhubungan Toraja Utara), Neti Pelin (Kepala Bagian Hukum Kab Toraja Utara), Martinus Manatin (Kepala Dinas Pendidikan Toraja Utara), dan jajarannya menyampaikan maksud dan tujuan dari ketiga ranperbup yang akan dibahas dalam rapat ini.
