Program dengan alokasi anggaran lebih dari AUD 6.200.000 ini telah menjangkau langsung lebih dari 450.000 orang berisiko tinggi di lima provinsi, yaitu Bali, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan. Sejak awal pelaksanaannya, program ini menerapkan pendekatan pentahelix, di mana pemerintah, masyarakat, sektor swasta, media, dan akademisi terlibat penuh dalam meningkatkan cakupan vaksinasi.
Program ini menyasar secara khusus kelompok masyarakat berisiko tinggi, seperti lansia, penyandang disabilitas, keluarga miskin, pekerja migran, perempuan kepala keluarga, orang dengan HIV/AIDS, narapidana, transgender, masyarakat adat dan keluarga serta kelompok marjinal lainnya.
Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS, selaku Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan mengungkapkan pentingnya peran aktor pembangunan dan kerja sama multippihak yang melibatkan masyarakat dalam upaya mencegah penularan penyakit.
“Pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi dukungan AIHSP melalui para mitranya. Kerja sama dan koordinasi yang terbangun hingga tingkat akar rumput ini, saya kira tidak akan terjadi tanpa jerih payah mitra-mitra CSO lokal di daerah, dan juga kerja sama yang baik dengan OPD di daerah masing-masing,” ungkapnya.
“Selain itu, inisiatif yang mengupayakan layanan yang inklusif ini sangat bagus. Banyak sekali kendala yang kita temui di daerah. Misalnya nakes yang tidak sanggup menjangkau jarak 50-kilometer dari puskesmas sampai ke perumahan warga. Belum lagi, bagaimana masyarakat yang jauh dari akses informasi perlu dibujuk agar mau divaksin. Itu menjadi bukti kuat kalau semua mungkin asalkan kita saling bekerja sama, gotong royong,” tambah Dirjen Maxi.
