Upaya ini berangkat dari realitas bahwa pencegahan korupsi memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. KPK ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan upaya pencegahan ini.
“Melalui revitalisasi instrumen yang diperkenalkan sejak tahun 2006, KPK terus melakukan perbaikan hingga saat ini dengan menerapkan metode survei secara online,” sebutnya.
Terbaru, mulai tahun ini, KPK memperkenalkan lima skor dalam survei. Skor baru ini diharapkan dapat merefleksikan kondisi yang ada dengan lebih tajam sesuai dengan risiko yang ada, sehingga upaya pencegahan korupsi dapat lebih efektif.
Sebagai informasi, SPI 2022 menghasilkan skor 71,9 yang berarti Indonesia saat ini masih rentan terhadap kasus korupsi. Hasil ini diperoleh setelah melakukan survei terhadap sekitar 400 ribu responden dari kalangan internal maupun eksternal.
Sebelumnya, Hasil SPI 2022 mencatatkan Kementerrian Sekretarian Negara sebagai Kementerian Terbaik dengan skor 85,48. Sementara Lembaga Non Kementerian terbaik adalah Bank Indonesia dengan skor 87,28.
Pada kategori pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Bali tercatat sebagai Pemerintah Provinsi terbaik dengan skor 78,82. Pemerintah Kota terbaik diraih Pemerintah Kota Masiun dengan skor 83,00, dan pemerintah Kota Boyolali sebagai Pemerintah Kabupaten Terbaik dengan skor 88,33.
Pahala pun berharap pada SPI 2023 yang akan mulai dilakukan per 17 Juni 2023, total jumlah responden yang membalas ajakan pengisian survei melalui aplikasi WhatsApp (WA) dapat lebih dari 400 ribu.
Di forum yang sama, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Erwan Agur Purwanto, menyebutkan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi, setiap tahun Kementerian PAN RB menerbitkan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).
