FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat M Panggabean menegaskan bahwa karantina mendorong penuh program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), salah satunya adalah melalui penguatan sumber daya manusia dan digitalisasi layanan perkarantinaan. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Aksi Stranas PK di Lingkungan Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar (31/1).
"Dari awal Badan Karantina Indonesia sudah aktif dan berkomitmen dalam aksi Stranas PK, tidak hanya aktif tapi kami juga termasuk menjadi yang diawal berkolaborasi dengan instansi terkait membuat sistem dalam pembentukan zona hijau pelabuhan dan digitalisasi layanan karantina baik lingkup nasional maupun dengan negara tujuan ekspor dan impor," jelas Sahat.
Seperti diketahui Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 yang memuat fokus dan sasaran sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur dan berdampak.
Dalam acara tersebut Sahat menjelaskan bahwa fungsi Barantin dalam perlindungan sumber daya hayati akan selalu dikolaborasikan dengan kepentingan strategis nasional lain seperti program Stranas PK. Terutama dalam hal ini adalah terkait dengan pembangunan Ekosistem Logistik Nasional atau yang sering disebut sebagai National Logistics Ecosystem (NLE).
"Untuk mewujudkan zona hijau di pelabuhan dan bandara dalam rangka Stranas PK, kami berkolaborasi dengan berbagai institusi seperti Bea Cukai, Imigrasi, Pelindo, LNSW, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya," ungkapnya.
