FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menekankan, dalam melaksanakan transisi energi harus berkeadilan. Dirinya akan membahas hal tersebut melalui presidensi KTT G20 2022 yang mana isu transisi energi menjadi salah satu topik utama yang akan dibahas.
Menurutnya, dalam melaksanakan transisi energi ada beban biaya yang tidak sedikit. Apalagi bagi negara miskin dan negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga, dalam pelaksanaannya harus memperhitungkan dampak yang seminimal mungkin dari aspek sosial dan ekonomi.
’’Biayanya besar tentu banyak negara miskin atau yang berkembang tidak mampu dan tidak mau membebani masyarakatnya. Apalagi di masa pandemi, beban berat,” kata Luhut dalam peluncuran rangkaian Energy Transition Working Group (ETWG) G20, Kamis (10/2).
Luhut menekankan, di tengah proses transisi energi akan ada banyak perubahan yang terjadi. Mulai dari struktur pekerjaan, skenario pembangunan, hingga orientasi bisnis. Sehingga, Ia meminta bagi negara maju yang sudah siap dalam melakukan transisi energi tersebut dapat membantu negara yang belum mampu. ’’Maka yang bebannya berat harus dibantu, yang siap jalan sendiri bisa bantu yang belum mampu,” ucapnya.
Indonesia sendiri, kata Luhut, sudah memulai berkomitmen dan melangkah menuju ke arah sama. Salah satunya, melalui pembangunan ekosistem industri hijau yaitu kawasan industri yang sedang dibangun di Kalimantan Utara. Namun, dalam hal itu, pemerintah tidak dapat melakukannya sendirian, melainkan memerlukan kontribusi swasta. “Saya minta global deal dari masing-masing G20 leaders untuk bersama sepakati langkah konkret untuk percepatan transisi energi,” tegasnya. (jpg/fajar)
