"Surat izin yang sebelumnya di lampirkan yakni dari Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Hal ini yang menjadi dasar berkasnya kita loloskan dan ditetapkan sebagai calon, namun belakangan PPKD menerima surat lain yang menyebutkan atasan yang berhak memberi izin adalah Sekjen sehingga kami kembali melakukan verifikasi berkas ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi ke Kemenag Sinjai" ungkapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Kemenag Sinjai Muhammad Yunus membenarkan bahwa yang berhak memberikan izin tertulis terhadap calon kepala desa yakni pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Sekjen Kemenag RI.
"Terkait persoalan ini kami intens melakukan komunikasi ke Kakanwil begitupun dengan Kemenag RI sehingga lahirlah surat edaran dari Kemenag RI yakni yang berhak mengelurakan izin tertulis yakni Sekjen" katanya.
Dari RDP tersebut Ketua Komisi I DPRD Sinjai Fachriandi Matoa menyimpulkan bahwa Komisi I DPRD menyerahkan dan mengembalikan kepada PPKD Kabupaten untuk mengevaluasi pelaksanaan tahapan penetapan calon Kepala Desa serta penentuan nomor urut yang berlangsung pada tanggal 23 - 25 Februari 2022.
Kemudian juga merekomendasikan kepada BPD Saotengah untuk melakukan evaluasi terhadap PPKD Saotengah, Kecamatan Sinjai Tengah.(*)
