FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sejumlah program strategis pemerintah kota Makassar gagal terealisasi tahun ini.
Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2023 diprediksi mencapai Rp5,5 triliun.
Angka itu mengalami sedikit kenaikan dibanding APBD Pokok 2022 yang berada di angka Rp4,9 triliun.
Wali Kota Makassar, Danny Pomanto menekankan, pihaknya tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang terjadi di tahun 2022.
"Kesalahan itu terkait penyerapan anggaran karena semua proyek-proyek besar tidak lengkap. Gambarnya tidak lengkap, amdalnya tidak lengkap," ungkap Danny usai Rapat Paripurna di gedung DPRD Makassar, Jumat, (28/10/2022).
Menyiasati tidak terjadi lagi keterlambatan bahkan gagal tender, kata Danny, pihaknya menggandeng agen pengadaan dari luar Pemkot Makassar.
Karena yang menjadi persoalan sejauh ini adalah performa Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang tersendat.
"Bisa pakai Unhas, bisa pakai UNM, kemungkinan kita bisa pakai orang luar. Performa ULP kita agak tersendat disitu.
ULP kita standar-standar saja. Biar strategis, kita libatkan dari luar saja," tambahnya.
Dia mengatakan program prioritas yang direncanakan tahun ini tapi gagal dieksekusi sudah masih dalam tahap persiapan untuk ditender. Sejauh ini, sudah tidak ada lagi persoalan yang dihadapi. Berbeda dengan tahun 2022 ini.
Seperti proyek Macca dan Sirkuit Untia yang gagal dibangun fisiknya karena lahan yang akan digunakan belum mengantongi sertifikat. Begitu juga dengan Pantai Losari sehingga proyek Japparate juga sudah bisa dilaksanakan.
