Dikatakan Ayub, persentase penduduk miskin Luwu Utara di tahun 2021 cukup tinggi disebabkan adanya bencana banjir bandang dan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu yang menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat tidak berjalan baik, rusaknya sarana prasarana infrastruktur serta banyaknya lahan pertanian yang terkena dampak bencana.
Tak hanya itu, dampak COVID-19 juga sangat berpengaruh terhadap aspek kemiskinan. Pasalnya, berbagai pembatasan sosial yang dikeluarkan pemerintah menjadi kontraproduktif terhadap geliat pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah semuanya normal kembali, pemda terus menggenjot berbagai perubahan untuk bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat.
“Saat ini lapangan kerja sektor konstruksi meningkat yang ditandai adanya pembangunan di beberapa titik pascabencana yang menyebabkan terbukanya lapangan kerja baru yang dilakukan dengan sistem padat karya. Aktivitas tempat perbelanjaan juga sudah mulai pulih pascapandemi juga sangat berpengaruh,” jelas Ayub.
“Sektor-sektor ekonomi sudah mulai bangkit. Sarana pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara daring sekarang sudah bisa tatap muka sehingga perputaran ekonomi mulai tumbuh. Termasuk sektor transportasi yang mulai hidup. Belum lagi UMKM kita yang juga mulai bangkit. Ini semua tentu memengaruhi penurunan persentase penduduk miskin,” sambungnya.
Ayub menyebutkan bahwa di pengujung 2022 ini, selain persentase penduduk miskin, indikator makro sosial ekonomi Luwu Utara lainnya yang dirilis pihak BPS adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sementara indikator pertumbuhan ekonomi 2022 baru akan dirilis pada Februari 2023 mendatang.
