Minimal luas sekolah terintegrasi adalah 300 meter persegi. Juga harus memperhatikan kawasan-kawasan padat penduduk agar siswa tak harus jauh-jauh ke sekolah.
Muhyiddin mengatakan, lelang tender ini ditarget bisa rampung keseluruhan bulan ini juga. Sehingga bisa segera berproses di triwulan pertama 2023.
Anggota DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir berharap pengerjaan sekolah terintegrasi ini menyasar daerah-daerah yang tak memiliki sekolah.
Seperti Buloa dan Parangloe yang hingga saat ini tak kunjung memiliki SMP negeri. "Ini saya kira bisa sebagai solusi, kita harapkan bisa merata di Makassar," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar, Kasrudi mengatakan, masih banyak persoalan pendidikan di Makassar yang belum rampung.
Khususnya masalah ketimpangan kelas yang membuat beberapa siswa tidak bisa mengecap pendidikan secara gratis.
Kondisi ini kemudian berkorelasi dengan angka putus sekolah hingga tingginya angka anak jalanan.
Selanjutnya masalah zonasi yang sampai saat ini masih amburadul. Ini disebut akan selesai dengan sendirinya sebab kuota yang masuk sudah jelas.
Sekolah terintegrasi juga disebut mampu menyelesaikan masalah ketersediaan sekolah. Di Makassar masih ada beberapa wilayah yang tak memiliki atau kesulitan dalam akses sekolah.
"Jadi jangankan kepulauan, di daerah perkotaan saja itu masih ada (tidak punya SMP negeri). Jadi saya kira ini sangat bagus," sebutnya. (an/yuk)
