"Contohnya pakaian itu bisa dijadikan bahan kampanye, tapi harus diperhatikan ketentuan lainnya yaitu harganya dibawah seratus ribu rupiah serta memuat unsur citra diri. Kalau ketentuan itu tidak terpenuhi maka berpotensi dimaknai politik uang," papar Heri.
Heri juga mengatakan rencana kampanye yang dilakukan peserta Pemilu baiknya disampaikan kepada pihak terkait.
Mulai dari pertemuan terbatas di dalam ruangan, tatap muka dengan metode door to door atau blusukan di tempat terbuka, begitupun nanti ketika masuk jadwal kampanye akbar/rapat umum yang tempatnya di lapangan.
"Agar kiranya parpol atau pelaksana kampanye memberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian yang ditembuskan ke penyelenggara pemilu baik di KPU maupun Bawaslu sesuai tingkatannya sebelum kegiatan kampanye dilakukan. Ketentuan ini jelas di PKPU 15 tahun 2023," katanya.
Kordiv Pencegahan, Humas dan Parmas ini melanjutkan, kampanye melalui iklan di media dan kampanye akbar oleh peserta pemilu nanti bisa dilakukan pada 21 hari sebelum dimulai masa tenang.
"Kalau dilakukan sekarang itu berpotensi dimaknai kampanye diluar jadwal yang berkonsekuensi pidana sebagaimana pasal 492 UU 7/2017 tentang pemilihan umum," jelasnya. (Ikbal/fajar)
