Lebih jauh, kata dia, karena momentum Hari Tani bertepatan dengan pelantikan anggota DPRD Sulsel, maka ia berharap perwakilan rakyat yang baru dilantik dapat melihat situasi konflik agraria di Sulsel.
“Harapannya mereka DPRD yang terpilih dan dilantik itu, bisa betul-betul melihat situasi konflik agraria yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya konflik perkebunan skala besar yang terjadi,” tandasnya.
Sekadar diketahui, massa aksi sedikitnya membawa 19 tuntutan dalam gerakannya. Masing-masing di antaranya:
- Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Bangun Industri Nasional
- Tolak dan Lawan Perpanjangan HGU PTPN I Regional & Takalar
- Tolak dan lawan Pembaharuan HGU PT.
- Lonsum Bulukumba Tolak Pembangunan dan Perluasan MNP
- Hapus Zona Tambang Pasir Laut dan Reklamasi dari Perda RTRW Sulsel
- Tolak Reklamasi Pulau Lae-lae
- Lawan Penggusuran Barabaraya, Beroangin, Ujung Tanah, Pedagang Pintu O UH, dan Tanjung Alang
- Tolak JUPK PT. Vale Luwu Timur dan KK PT. Masmindo Dwi Area Kabupaten Luwu
- Hentikan Kriminalisasi dan Represivitas Gerakan Rakyat
- Cabut UU Cipta Kerja dan Seluruh Aturan Turunannya (Bank Tanah, HPL, dllnya)
- Tolak Pembangunan Geothermal serta Proyek Energi dan Solusi Palsu Krisis Iklim
- Sahkan RUU tentang Masyarakat Adat dan RUU PPRT
- Cabut PP 26 tentang Pemanfaatan Sedimentasi Laut
- Usut tuntas dan Tangkap Para Mafia Tanah
- Tolak RUU Penyiaran
- Cabut Permendikbud No. 2 tahun 2024
- Wujudkan Perda Ketenagakerjaan di Sulsel
- Cabut SK Skorsing dan SE di Kampus UINAM
- Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis, dan Mengabdi pada Rakyat
(Muhsin/fajar)
